Politikus PDIP Minta Polri Bongkar Jaringan Lain Setelah Saracen

charles-honoris-reses-cengkareng-barat

Anggota Komisi I DPR Charles Honoris meminta kepolisian membongkar jaringan penyebar isu SARA lainnya yang serupa dengan grup Saracen. Dia mengatakan masih ada puluhan ribu situs hoax yang digunakan untuk penyerangan terkait pemilu.

“Saya mendapatkan informasi bahwa ada jutaan akun dan puluhan ribu situs hoax yang sudah disiapkan untuk menghadapi perhelatan politik di tahun 2018 dan 2019,” ujar Charles dalam keterangan tertulis, Jumat (25/8/2017).

Charles menuturkan hal tersebut dapat mengancam persatuan bangsa karena bisa memecah belah suara rakyat.

“Tentunya hal ini dapat mencederai iklim demokrasi yang sehat menjelang pilkada dan pemilu, dan lebih lagi mengancam persatuan bangsa,” kata Charles.

Baca juga: Charles PDIP Apresiasi Polri Tangkap Sindikat Saracen

Politikus PDIP itu meminta Polri bisa mengungkap dan menangkap jaringan-jaringan lainnya. Sebab, menurut Charles, penyebaran hoax dan ujaran kebencian adalah pelanggaran pidana yang mengacu pada UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Oleh karena itu, saya berharap Polri terus melanjutkan pengungkapan dan penangkapan jaringan-jaringan lain yang menyebarkan ujaran kebencian dan hoax di media sosial,” ucapnya.

Menurut Charles, ujaran kebencian dapat memicu konflik horizontal. Juga memperbanyak masyarakat melakukan radikalisme, bahkan aksi terorisme.

“Oleh karena itu, ujaran kebencian harus kita lawan bersama. Ditunggu pengungkapan dan penangkapan selanjutnya,” tutur Charles.

Sebelumnya, polisi menangkap tiga pelaku berinisial JAS, MFT, dan SRN. Mereka dijerat dengan Pasal 45A ayat 2 jo Pasal 28 ayat 22 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE dengan ancaman 6 tahun penjara dan/atau Pasal 45 ayat 3 jo Pasal 27 ayat 3 UU ITE dengan ancaman 4 tahun penjara.

Kepolisian menyebut kelompok Saracen sering menawarkan jasa untuk menyebarkan ujaran kebencian bernuansa SARA di media sosial. Setiap proposal mempunyai nilai hingga puluhan juta rupiah.

Sumber: Detik

Iklan

Komisi I DPR Nilai Pembahasan RUU Terorisme Lamban

charles honoris

Charles HOnoris

Revisi Undang-Undang (RUU) Terorisme masih terus digodok oleh Panitia Khusus. Anggota Komisi I DPR, Charles Honoris menilai pembahasan RUU Terorisme sangat lambat.

“Kalau bicara jujur memang masih panjang, kalau bicara selesainya masih lama. Saya mohon maaf sebagai wakil rakyat karena DPR belum bisa memenuhi harapan publik dalam hal pembahasan RUU Terorisme sehingga terkesan agak lambat,” kata Charles di Jakarta, Kamis (1/6/2017).

Baca juga : ( Anggota Komisi I: Pelibatan Militer Terkait Terorisme Cukup Diatur UU TNI )

Sehingga, sambung dia, tidak heran jika berbagai lembaga survei yang menempatkan DPR itu sebagai lembaga yang paling tidak dipercayai oleh publik saat ini.

“Karena setelah bom Kampung Melayu yang menjadi atensi publik tertuju pada pembahasan RUU Tindak Pidana Terorisme yang sedang dibahas di DPR, ada Pansus yang sudah membahas RUU Terorisme yang sudah bekerja kurang lebih setahun,” sambungnya.

Ia pun menilai, saat ini pansus dipimpin oleh seorang yang menurutnya tidak layak menjadi Ketua Pansus RUU Tindak Pidana Terorisme.

“Saya ingat dalam kunjungan pansus terorisme ke Poso, Ketua Pansusnya menyampaikan bahwa sebetulnya yang teroris di sini bukan Santoso, tapi polisi yang teroris,” ungkapnya.

Baca juga: ( Persepsi Publik Terhadap TNI Jadi Taruhan )

Sebelumnya, Panitia Khusus (Pansus) tidak ingin pemerintah mendikte pembahasan RUU Anti Terorisme. Ketua Pansus RUU Anti Terorisme Muhammad Syafi’i mengatakan, pihaknya bekerja secara cepat untuk menyelesaikan RUU tersebut.

“Ya kita berjalan ‎tetap marathon, tidak pernah melalai-lalaikan. Cuman kita juga tidak mau didikte. Jangan gara-gara kita didikte sehingga pembahasan menjadi amburadul,” tegas Syafi’i di Gedung DPR, Jakarta.

Sumber : Okezone

Vonis Ahok, Politikus PDIP Nilai Hakim Lebih Takut Tekanan Ketimbang Keadilan

CH Anggota Komisi I DPR RI

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Charles Honoris mengaku kecewa dengan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Majelis hakim memvonis Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selama 2 tahun penjara karena terbukti melakukan penodaan agama.

“Putusan hakim dalam kasus Ahok mengecewakan, hakim memutuskan bukan atas dasar fakta hukum tapi karena intervensi dan tekanan,” kata Charles melalui pesan singkat, Selasa (9/5/2017).

Charles melihat kasus Ahok sejak awal merupakan dagangan politik bukan suatu perkara yang lahir akibat proses hukum.

Baca juga : Charles Honoris: Hakim Lebih Takut Tekanan Daripada Keadilan

“Kasus ini lahir dari rahim pilkada DKI 2017, bukan karena adanya tindak pidana yang dilakukan seorang Ahok,” kata Anggota Komisi I DPR itu.

Charles mengungkapkan selama masa persidangan dapat dilihat besarnya upaya intervensi dan tekanan dari berbagai pihak terkait kasus Ahok.

Hal itu dilakukan untuk kepentingan-kepentingan pilkada DKI dan upaya mendegradasi pemerintahan Jokowi.

“Intervensi terhadap putusan hakim dilakukan melalui demonstrasi di jalanan, dari meja pimpinan DPR sampai komentar elite-elite partai politik. Terbukti, hakim lebih takut dengan tekanan dan intervensi ketimbang menerapkan keadilan,”‎ kata Charles.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta memerintahkan agar menahan terdakwa penodaan agama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Baca Juga: Charles: Ngawur, Tudingan Fadli Soal Bunga Untuk Ahok-Djarot

Perintah tersebut karena Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penodaan agama.

“Memerintahkan terdakwa ditahan,” kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Dwiarso, saat membacakan amar putusan di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (9/5/2017).

Pada sidang vonis, majelis hakim memvonis Ahok pidana penjara dua tahun.

“Menyatakan terdakwa Ir Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana penodaan agama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu pidana penjara dua tahun,” kata Dwiarso.

Sumber : Tribunnews

Pak Ahok Pesan, Sisa Dana Kampanye Digunakan Untuk Beli Transjakarta Cares

Charles-Honoris-Tamansari-6

Charles Honoris (Tengah)

Bendahara Tim Pemenangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, Charles Honoris, menyampaikan bahwa sisa dana kampanye putaran kedua akan dialihkan untuk kegiatan sosial.

Bahkan, kata dia, sisa dana tersebut dapat dipergunakan untuk pembelian Transjakarta Cares.

“Pak Ahok pesan, sisa dana kampanye digunakan untuk membeli Transjakarta Cares atau sumbangan sosial,” kata Charles, di Jalan Cemara Nomor 19, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (7/3/2017).

( Baca juga: PDIP Kerahkan Kader Se-Indonesia Untuk Menangkan Ahok-Djarot )

Adapun Transjakarta Cares merupakan minibus untuk penyandang disabilitas dan lansia. Warga penyandang disabilitas dan lansia dapat menelepon nomor telepon tertentu agar dapat dijemput serta diantar ke halte bus Transjakarta terdekat.

“Tapi itu belum diputuskan. Kalau (kampanye) selesai, baru akan kami putuskan (akan dipergunakan untuk apa sisa dana kampanye Ahok-Djarot),” kata Charles.

Pengumpulan dana kampanye Ahok-Djarot melalui program patungan rakyat sudah mulai dibuka per hari ini hingga 7 April mendatang.

Ahok-Djarot menargetkan dapat mengumpulkan dana kampanye hingga Rp 25 miliar selama satu bulan.

Warga yang ingin mengikuti patungan rakyat dapat secara online via ahokdjarot.id/patungan atau setoran tunai di kantor cabang BCA di seluruh wilayah di Indonesia.

Warga dapat menyumbang mulai Rp 10.000 hingga maksimal Rp 75 juta, sedangkan bagi organisasi berbadan hukum, sumbangan dapat mencapai maksimal Rp 750 juta.

“Kami percaya Jakarta akan lebih baik dengan gerakan gotong royong ini, seperti penggunaan dana kampanye putaran pertama, sesuai hasil audit dari auditor independen, penggunaan dana kampanye kami clean and clear, tidak ada masalah dan tidak ada catatan lagi,” kata Charles.

( Baca juga: Timses Ahok Target Raih Rp25 M Untuk Kampanye Putaran Kedua )

Pada putaran pertama, patungan rakyat Ahok-Djarot mencapai Rp 60,1 miliar. Kemudian, dana yang dipergunakan sebagai dana kampanye sebanyak Rp 53,6 miliar.

Sisa dana tersebut, sebesar Rp 4,8 miliar dipergunakan sebagai modal awal dana kampanye dan Rp 1,7 miliar dikembalikan ke kas negara karena tak dilengkapi kelengkapan administrasi.

Sumber : KOMPAS

Politisi PDI-P: SBY Harusnya Belajar Dari Megawati Dan Habibie

charles-honoris-pdi-perjuangan_profil2

Charles Honoris

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Charles Honoris, ikut mengomentari kicauan yang disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di akun Twitter-nya, @SBYudhoyono.

Pada Jumat (20/1/2017) kemarin, SBY menulis status, “Ya Allah, Tuhan YME. Negara kok jadi begini. Juru fitnah & penyebar “hoax” berkuasa & merajalela. Kapan rakyat & yg lemah menang? *SBY*”

( Baca: Hadapi Ormas Anti Pancasila, Soliditas TNI-Polri Diapresiasi )

Charles melihat status SBY sekadar keluhan yang tidak jelas.

“Yang saya lihat dari kicauan SBY hanyalah sebuah keluhan yang hanya menimbulkan spekulasi dan polemik di masyarakat. Sama seperti pidatonya yang menyebutkan istilah ‘Lebaran kuda’ yang akhirnya menimbulkan polemik di mata publik,” kata Charles saat dihubungi Kompas.com, Jumat malam.

Seharusnya, lanjut Charles, SBY selaku Presiden keenam RI lebih banyak membantu pemerintahan Jokowi daripada mengeluh. Charles meminta SBY belajar dari sosok Presiden kelima Megawati Soekarnoputri, Presiden ketiga BJ Habibie, dan Wakil Presiden keenam Try Sutrisno.

Para mantan kepala dan wakil kepala negara itu dalam beberapa waktu terakhir bertemu Jokowi di Istana untuk menyampaikan saran dan masukan kepada Jokowi.

“Mereka adalah negarawan yang selalu memberikan solusi bagi permasalahan bangsa. Karakter seorang negarawan akan teruji dari sikapnya ketika ia masih berkuasa ataupun tidak berkuasa,” ucap anggota Komisi I DPR ini.

( Baca: Anggota DPR Dukung KSAU Baru Remajakan Pesawat )

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo menyebutkan, kicauan SBY sudah dipikirkan matang-matang. SBY pun diyakini sudah memiliki sejumlah bukti sampai akhirnya mengeluarkan pernyataan itu.

“Saya kira kicauan beliau itu yang sangat singkat dan padat, sudah paripurna, sudah dipikirkan dalam-dalam dari beliau, dan tidak perlu ditafsirkan lagi,” kata Roy saat dihubungi, Jumat (20/1/2017).

Menanggapi isi kicauan SBY, Roy berharap agar masyarakat Indonesia berintrospeksi. “Saya sarankan setelah baca itu mari kita doakan bangsa ini bersama-sama dan mari kita jadikan ini introspeksi,” kata dia.

Sumber : Charles-honoris.com

Komisi I DPR: Ada yang Coba Provokasi RI dengan Australia

CH Anggota Komisi I DPR RI

Anggota Komisi I DPR Charles Honoris, mengatakan aksi pengibaran bendera Papua merdeka di Konsulat Jenderal RI Melbourne pada hari Jumat lalu adalah tindakan kriminal. Kepolisian Australia harus mengusut dan menangkap pelaku yang dengan ilegal memasuki KJRI Melbourne.

“Perwakilan diplomatik adalah wilayah extrateritorial yang artinya termasuk wilayah kedaulatan negara yang diwakili. Dalam hal ini, KJRI Melbourne adalah wilayah kedaulatan Indonesia. Hal ini sesuai dengan dan dilindungi oleh hukum internasional,” kata Charles kepada VIVA.co.id, Senin, 9 Januari 2017.

Oleh karena itu, sebagai host country pemerintah Australia wajib memastikan dan meningkatkan perlindungan terhadap semua properti diplomatik RI di sana.

“Saya melihat ada upaya memprovokasi hubungan Indonesia dengan Australia menjelang kunjungan Presiden Jokowi ke Australia. Pemerintah Australia harus menunjukkan keseriusannya memproses tindak pidana tersebut karena berpotensi mengganggu hubungan bilateral,” ujarnya.

Menurut poltikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, Indonesia adalah mitra penting bagi Australia khususnya dalam sektor perdagangan, pariwisata dan penanganan pidana terorisme.

“Semua pihak harus menjaga kedaulatan, harga diri dan martabat bangsa dengan kepala dingin untuk kepentingan nasional,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi meminta otoritas Australia segera menuntaskan investigasi dan memproses hukum pelaku kriminal yang menerobos Konsulat Jenderal RI di Melbourne. Penerobosan di Gedung Konsulat Jenderal RI di Melbourne merupakan tindakan kriminal yang tidak dapat ditoleransi.

Sumber : VIVA

Jokowi Ajukan Yuddy Chrisnandi, Tantowi hingga Ikrar Nusa Bhakti jadi Dubes

Charles Honoris dan Jokowi Presiden ke 7

Presiden Joko Widodo mengajukan 23 nama calon duta besar kepada DPR RI.

Dari 23 orang yang diajukan, ada sejumlah nama yang sudah dikenal luas oleh publik seperti Mantan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Tantowi Yahya hingga pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Ikrar Nusa Bhakti.

Yuddy akan bertugas di Kiev, Ukranina, sementara Tantowi di Wellington, Selandia Baru dan Ikrar di Tunis, Tunisia.

Ada juga nama dari mereka yang selama ini berkecimpung di Istana, seperti Kepala Sekretariat Presiden Darmansyah Djumala (WIna, Austria) dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Rusdi Kirana (Kuala Lumpur, Malaysia).

Daftar nama 23 dubes tersebut tersebar melalui pesan singkat di kalangan wartawan sejak semalam.

Anggota Komisi I DPR Charles Honoris membenarkan saat Kompas.com menunjukkan list yang beredar tersebut.

“List tersebut memang sudah diserahkan ke DPR,” kata Charles saat dikonfirmasi, Sabtu (26/11/2016).

Selanjutnya, kata Charles, Komisi I DPR akan segera menjadwalkan uji kepatutan dan kelayakan untuk ke 23 calon dubes yang dipilih oleh Jokowi.

Namun keputusan Komisi I hanya sekadar memberi pertimbangan kepada Jokowi. Jokowi bisa mengikuti pertimbangan Komisi I atau tidak. “Sifatnya bukan persetujuan,” ucap Charles. Berikut 23 nama calon Dubes yang diajukan Jokowi ke DPR:

Berikut 23 nama calon dubes Indonesia yang diajukan ke DPR berdasarkan informasi yang diterima Kompas.com:

1. Tokyo: Arifin Tasrif
2. Athena: Ferry Adamhar
3. Bogota: Priyo Iswanto
4. Canberra: Kristiarto Legowo
5. Dili: Sahat Sitorus

6. Jenewa: Hasan Kleib
7. Kabul: Mayjen Dr. Ir. Arief Rachman
8. Kolombo: Ngurah Ardiyasa
9. Kiev: Prof Dr Yuddy Chrisnandi
10. Manama: Nur Syahrir Rahardjo

11. Roma: Esti Andayani
12. Seoul: Umar Hadi
13. Wina: Darmansjah Djumala
14. New Delhi: Arto Suryo-di-puro
15. Dhaka: Rina Soemarno

16. Amman: Andy Rachmianto
17. Bratislava: Wieke Adiwoso
18. Dar Es Salam: Prof. Radar Pardede
19. Wellington: Tantowi Yahya
20. Zagreb: Komjen (pol) Sjahroedin

21. Astana: Rachmat Pramono
22. Tunis: Ikrar Nusa Bhakti
23. Kuala Lumpur: Rusdi Kirana

Sumber : KOMPAS